Modal Koordinasi KSO Basman Leluasa Garap Hutan Lindung

  • Whatsapp
banner 468x60

MAINKATA.ID. Jakarta ll Jaringan Pemerhati Investasi Pertambangan (J-PIP). terus menyoroti praktek illegal mining kelompok masyarakat yang mengatasnamakan Kerjasama Operasional (KSO) Basman yang beroperasi di Blok Mandiodo, Kec. Molawe, Kab. Konawe Utara (Konut) Prov. Sulawesi Tenggara (Sultra)

Pasalnya, dalam melakukan kegiatan pertambangan diketahui KSO Basman tidak memiliki izin sama sekali dari instansi terkait maupun kontrak kerjasama dengan PT. Antam selaku pemilik izin usaha Pertambangan (IUP).

Bacaan Lainnya
banner 300250

Menurut Presidium Jaringan Pemerhati Investasi Pertambangan (J-PIP), Habrianto, aktifitas KSO Basman saat ini sangat diistimewakan oleh para pemangku kebijakan, sebab meski tak diakui keberadaannya oleh PT. Antam serta tidak memiliki izin, mereka masih leluasa menggeruk sumber daya alam (SDM) tanpa pantauan aparat penegak hukum (APH).

“Sangat disayangkan tindakan APH saat ini, sementara aktifitas mereka telah jelas melanggar Undang Undang dan melabrak aturan, APH juga mengetahui illegal mining KSO Basman namun sampai detik ini APH tidak bisa berbuat apa apa, seakan tunduk dan pura pura tidak mengetahui apa yang terjadi” ucapnya saat dihubungi melalui telpon selulernya. Rabu, (27/7/22).

Lebih lanjut, Habri menjelaskan bahwa lokasi yang digarap oleh KSO Basman saat ini merupakan kawasan Hutan Lindung (HL) tepatnya diatas IUP eks PT. KMS 27. pihaknya menduga mereka hanya menggaungkan dan bermodalkan “KOORDINASI” dalam melakukan aktifitas.

“KSO Basman ini secara terang terangan dan leluasa menggarap didalam kawasan Hutang Lindung (HL) tanpa legal standing sama sekali. Disinyalir, mereka melakukan aktifitas hanya modal “KOORDINASI“, pertanyaannya siapa yang melegalkan aktifitas mereka” Tanya habri.

“Sangat aneh, sekelas KSO Basman bisa mengobok ngobok perusahaan plat merah, ada yang janggal dalam kasus ini, tentunya harus ada atensi khusus dalam menguak kasus ini” pungkasnya.

Selain itu, Habri juga membeberkan bahwa selain tidak diakui oleh PT. Antam, KSO Basman juga telah disentil oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kab. Konawe Utara (Konut) saat menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama seluruh stackholder beberapa waktu yang lalu.

Kesimpulan RDP itu menghasilkan surat rekomendasi penghentian aktifitas KSO Basman karena mereka terbukti melakukan praktek illegal mining di dalam wilayah konsesi PT. Antam.

Akan tetapi KSO Basman tersebut tidak mengindahkan surat rekomendasi yang dikeluarkan oleh DPRD Konut, karena sampai hari ini mereka masih leluasa dan eksis melakukan aktifitas dilokasi tersebut.

“KSO Basman ini sangat kebal hukum, DPRD Konut saja tidak dihiraukan, tidak salah ketika kami berspekulasi bahwa ada konspirasi yang dilakukan oleh APH dan pihak KSO Basman. Jadi, sudah seyogyanya DPR RI serta Presiden turun tangan dalam kasus ini” tutup aktivis nasional asal Sultra.

Hingga berita ini terbit, awak media belum mendapatkan akses untuk meminta klarifikasi kepada pihak terduga.

 

 

Red. 

banner 300x250

Pos terkait

banner 468x60

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.